Kata “rupiah” berasal dari kata “Rupee”, satuan mata uang India. Indonesia telah menggunakan mata uang Gulden Belanda dari tahun 1610 hingga 1817. Setelah tahun 1817, dikenalkan mata uang Gulden Hindia Belanda.

Mata uang rupiah pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang sewaktu Perang Dunia ke-2, dengan nama rupiah Hindia Belanda. Setelah berakhirnya perang, Bank Jawa (Javaans Bank, selanjutnya menjadi Bank Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti.

Mata uang gulden NICA yang dibuat oleh Sekutu dan beberapa mata uang yang dicetak kumpulan gerilya juga berlaku pada masa itu.

Sejak 2 November 1949, empat tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan Rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri tetapi penggunaan mereka dibubarkan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat.

>Satuan di bawah rupiah

Rupiah memiliki satuan di bawahnya. Pada masa awal kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan gulden Hindia Belanda, sehingga dipakai pula satuan-satuan yang lebih kecil yang berlaku di masa kolonial.

Berikut adalah satuan-satuan yang pernah dipakai namun tidak lagi dipakai karena penurunan nilai rupiah menyebabkan satuan itu tidak bernilai penting.

-sen, seperseratus rupiah (ada koin pecahan satu dan lima sen)
-cepeng, hepeng, seperempat sen, dari feng, dipakai di kalangan Tionghoa
peser, setengah sen
-pincang, satu setengah sen
-gobang atau benggol, dua setengah sen
-ketip/kelip/stuiver (Bld.), lima sen (ada koin pecahannya)
-picis, sepuluh sen (ada koin pecahannya)
-tali, seperempat rupiah (25 sen, ada koin pecahan 25 dan 50 sen)
Terdapat pula satuan uang, yang nilainya adalah sepertiga tali.

Satuan di atas rupiah
Terdapat dua satuan di atas rupiah yang sekarang juga tidak dipakai lagi.
ringgit, dua setengah rupiah (pernah ada koin pecahannya)
kupang, setengah ringgit.

>Mata Uang Rupiah

Sumber:kaskus.us/ post by HeartStar

Kepala Sub Bagian Hukmas dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Aceh, Juaniazi mengatakan, Aceh akan mengirim atlit dan seniman sejumlah 31 orang santri, dengan rincian 23 putra dan 8 putri. Sebanyak 34 cabang olah raga dan seni yang diikutkan. Para atlit dan seniman ini merupakan para santri pada Pondok Pesantren/Dayah di Aceh yang telah lulus seleksi yang diadakan pada tanggal 4 – 7 Juni, di Asrama Haji-Banda Aceh.

“Dari total 20 cabang pertandingan dan perlombaan yang di selenggarakan, para duta olahraga dan seni Aceh hanya mengikuti 6 cabang pertandingan dan perlombaan yakni, Atletik (putra), Bulu Tangkis (putra), Tenis Meja (putra), Kaligrafi (putra/putri), Pidato tiga bahasa (Indonesia, Arab, Inggeris) putra/putri, Baca puitisasi dan cipta puitisasi terjemahan Al-Qur’an (putra/putri),” jelas Juniazi, Selasa (30/6).

Pimpinan Kontingen Aceh, Radhiuddin menyatakan, masih kurangnya atlit dan seniman unggul pada pondok pesantren/dayah Aceh menjadi salah satu penyebab ketidakikutsertaan semua cabang olahraga dan seni. Selain itu, disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemenag Aceh.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, A Rahman TB mengharapkan agar semua masyarakat Aceh memberi dukungannya baik secara moral maupun doa. “Semoga para kontingen Aceh dapat mempersembahkan yang terbaik untuk mengharumkan nama Aceh di kancah nasional,” harapnya.

Berikut nama para peserta kontingen Pospenas V Aceh:
Hidayat (lari 100 M), M. Futaki (200 M), Safwadi (400 M), Zeki Dwiantara (800 M), Halfiza Darma (5000 M), Yunan Helmi (Estafet), Roni Zulmaizar (estafet), Satriadi (Tolak Peluru), Hidayat (Lompat Jauh), Ihsanul Arief dan M. Muchsin Usman (Badminton Tunggal), M. Reza dan Ihsanul Arief (Badminton ganda), Saifullah dan Andi Julian ( Tenis Meja Tunggal), Muhammad Ali Al-Khalidi dan Amirul Mukminin ( Tenis Meja ganda), M. Iqbal (Pidato Bahasa Arab Putra), Imamurayanti (Pidato Bahasa Arab Putri), Muhammad (Pidato Bahasa Indonesia Putra), Shinta Anggia Murni (Pidato Bahasa Indonesia Putri), M. Vega Satria (Pidato Bahasa Inggeris Putra), Risayani (Pidato Bahasa Inggeris Puteri), Trimildan Toni (Kaligrafi Kolose Putra), Aniar Fitriani (Kaligrafi Kolose Putri), M. Taufiq (Kaligrafi Murni Putra), Nisfa Juita (Kaligrafi Murni Putri), M. Khalid (kaligrafi Temporer Putra) Yuni Varazilla (Kaligrafi Temporer Putri), Revandra (Baca Puisi Putra), Dara Ramadhana (Baca Puisi Putri), Rizki Syawarullah (Cipta Puisi Putra) dan Nurul Fadhillah (Cipta Puisi Putri). (rere@acehvideo.com)

Kadiv Riset dan Kajian Kebijakan Walhi Aceh, T Mursalin JP mengatakan, ancaman ini disebabkan kegiatan penambangan berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan Sub DAS Indrapuri yang merupakan penyuplai air ke Krueng Aceh sehingga sangat rentan terkena pencemaran hasil pencucian material tambang.

“Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) yang dimiliki Walhi Aceh terungkap beberapa hal menyangkut kegiatan pertambangan yang Kuasa Pertambangan (KP) dimiliki oleh PT. PPR,” ungkapnya melalui siaran pers, Selasa (15/6).

Pihak perusahaan mendapatkan izin eksplorasi dari Bupati Aceh Besar dengan nomor 545/01-Eksplorasi/2008, tanggal 17 November 2010.

Menurut Mursalin, PPR mendapat KP bahan galian bijih besi dengan luas areal 3.000 hektar dalam kecamatan Indrapuri dan kecamatan Kuta Cot Glie. Namun lokasi tersebut sangat dekat dengan kawasan hutan lindung yaitu berkisar 50 – 250 meter.

Dengan jarak 50 meter, kata Mursalin, maka illegal logging bisa dipastikan akan marak terjadi karena dipastikan perusahaan tambang akan membuka jalan dan jalan tersebut menjadi sarana yang empuk bagi penebang liar untuk melaksanakan aktivitasnya.

“Wilayah itu termasuk dalam kawasan Ekosistem Ulu Masen. Kawasan tambang juga merupakan koridor gajah terutama yang berada di bagian selatan menurut hasil kajian Tim Perumus Redesain Kehutanan Aceh (Tipereska),” jelas Mursalin.

Daerah hutan di areal yang akan menjadi daerah pertambangan merupakan kawasan yang sangat vital, merupakan kawasan DAS Krueng Aceh dengan Sub DAS Indrapuri yang merupakan penyuplai air ke Krueng Aceh.

Ia menambahkan, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, kawasan dimaksud merupakan kawasan lindung yang tidak boleh di rusak. Jika kawasan ini dirusak maka dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar di bandingkan pemasukan (PAD) yang didapat daerah pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kerusakan infrastruktur diluar kawasan proyek juga harus dipertimbangkan misalnya rusaknya jalan akibat dilewati truk-truk bertonase tinggi pengangkut material tambang.(rere@acehvideo.com)

Sejumlah nelayan di Pelabuhan Ikan, Lampulo, Banda Aceh, memilih beritirahat serta memperbaiki peralatan melautnya hingga kondisi laut kembali normal.

Nurdin,salah seorang nelayan mengatakan, cuaca buruk selama beberapa hari terakhir menyebabkan aktivitas mereka terhenti. Nurdin juga mengaku, selama kondisi laut belum normal, hasil tangkapan mereka juga menurun, karena ikan sulit di dapat.

“Sudah seminggu lebih kami tidak melaut. Ombak dilaut cukup besar, menyulitkan kami untuk mencari ikan,” katanya, di tempat pelelangan ikan (TPI), Lampulo, Banda Aceh, (9/6).

Sementara itu, Panglima Laot Aceh, Teuku Bustamam, mengatakan, gelombang tinggi terjadi hampir di seluruh laut di Aceh. Pihaknya mengaku, sudah mengimbau agar nelayan menunda melaut sampai cuaca kembali normal.

“Tapi ada juga nelayan yang tetap melaut karena desakan ekonomi, Ini sangat wajar,” kata Teuku Bustamam.
Terhentinya aktivitas nelayan beberapa hari terakhir juga berdampak pada naiknya harga ikan. Di pasar ikan Peunayoung, Banda Aceh, harga ikan basah naik dua kali lipat dari harga normal. Misalnya saja, satu keranjang ikan tongkol yang biasa Rp200 ribu, kini menjadi Rp400 ribu. (av)

Sikap masyarakat membuat petisi ini sebagai pernyataan konkrit atas kesadaran mereka akan pentingnya rawa Tripa yang berada disekitar kemukiman, bukan hanya atas kepentingan Ekonomi yang selama ini Tripa menjadi sumber mata pencaharian mereka.

“Kami butuh Rawa Tripa, bukan hanya untuk kami, tapi untuk anak cucu kami. Kami sudah tua, malu rasanya jika tidak bisa mewariskan sebuah alam yang kaya ini kepada anak cucu” jelas Imum Mukim Seuneuam, Haji Muhammad Syam (68).

Ia mengatakan, petisi ini dibuat bersamaan dengan momentum hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selain itu, agar orang tahu, bahwa masyarakat tidak main-main untuk selamatkan Tripa.

“Kami akan terus-menerus mempertahankan hak anak cucu kami. Setelah seluruh Geuchik, Tuha Peut dan Mukim menandatangani Petisi tersebut, diserahkan kepada Camat Darul Makmur untuk diteruskan kepada Bupati Nagan Raya dan Gubernur Aceh,” papar Muhammad.

Sementara itu, Camat Darul Makmur, Hamidi siap bertanggung Jawab untuk meneruskan ini kepada Bupati.
Perjuangan ini sangat berat, karena di kawasan Tripa itu ada HGU beberapa Perusahaan yang sudah cukup lama berada disana. Akan tetapi bukan mustahil kawasan Rawa Tripa itu tidak bisa diselamatkan.

Aktivis HAM, Zulfikar Muhammad meminta agar Pemerintah Aceh dan Kabupaten Nagan Raya memberikan respon yang konkrit dalam bentuk Pergub/Perbub untuk Moratorium Rawa Tripa. “Pemerintah jangan hanya berdiam diri, karena habitat satwa langka Aceh yang akan hilang, Tak hanya itu, hak sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Rawa Tripa juga akan hilang.

“Kami dari aktivis HAM yang ada di Aceh maupun akan terus memantau dan membantu masyarakat untuk menjamin petisi ini terwujud,” ungkap Zulfikar melalui siaran pers-nya. (rere@acehvideo.com)

Dokumen kewarganegaraan Republik Indonesia itu diterima oleh keponakan Hasan Tiro, Teungku Fauzi Zainal Abidin. Dengan keluarnya dokumen kewarganegaraan itu, Hasan Tiro yang sebelumnya warga negara Swedia, kini resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Dokumen kewarganegaran Hasan Tiro dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Patrialis Akbar tertanggal 27 Mei lalu. Dalam surat keputusan tersebut, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf selaku pemohon meminta Hasan Tiro untuk memperoleh kembali
kewarganegaraannya sebagai WNI berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaan Republik Indonesia.

Penyerahan dokumen kewarganegaan itu juga disaksikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, Menteri Kesehatan GAM, Zaini Abdullah, dan mantan Panglima GAM Muzakir Manaf.

Menurut Menkopolhukam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut baik permohonan kewarganegaan Indonesia Hasan Tiro. Menurutnya, pemerintah Indonesia juga
secara terbuka akan menerima kembali para mantan petinggi GAM untuk kembali menjadi WNI. (av)

“Saya sudah menandatangani surat kewarganegaraan mantan tokoh disintegrasi Aceh Hasan Tiro. Nanti surat itu akan diserahkan Menko Polkumham segera,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Patrialis Akbar ketika ditemui pada peresmian Law Center Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Selasa.

Surat kewarganegaraan itu memang telah diminta oleh Hasan Tiro sejak beberapa tahun terakhir yang menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi WNI. Sebelumnya, Hasan Tiro memegang paspor Swedia dan tinggal di Stockholm sejak 1979 akibat konfrontasi dengan Pemerintah Indonesia.

“Pemberian kewarganegaraan ini karena mereka manyatakan ingin kembali menjadi WNI. Respon positif dari Presiden adalah menyetujui pemberian status warganegara tersebut,” papar Patrialis.

Selain Hasan Tiro, Menkum dan HAM juga telah menandatangani surat kewarganegaraan Indonesia bagi salah seorang petinggi gerakan disintegrasi Papua Nicholas Jouwe.

Patrialis menyebutkan, tidak tertutup kemungkinan pemberian status WNI kembali bagi pendukung gerakan disintegrasi yang lain, sebagai bagian dari kebijakan Justice for All yang diterapkan Kementerian Hukum dan HAM. (Antara)